GPP: Dibutuhkan Rejim Membumikan Pancasila

Politik1120 Dilihat

Anggota Dewan Pembina GPP Mayjen (Purn) Wisnu Bawa Tenaya melantik Jajaran DPP GPP. (Foto:Ral)

BeTimes.id – Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pembumian Pancasila (DPP GPP) berpendapat, Indonesia sampai saat ini dalam kondisi prihatin. Pasalnya, kondisi ekonomi Indonesia masih terjadi jurang Kemiskinan yang sangat mencolok.

Dr. Antonius Dieben Robinson Manurung, MSi

 

Menurut Ketua Umum DPP GPP Dr. Antonius Dieben Robinson Manurung, MSi, jika sistem bernegara ini tidak diatasi dengan baik, maka akan menimbulkan disintegrasi bangsa yang berdampak sangat merugikan Indonesia sebagai bangsa.

“Karena itu dibutuhkan rejim pembumian Pancasila. Sampai saat ini tidak ada rejim yang membumikan Pancasila. Di samping itu, tidak punya sistem ideologi Pancasila,” tegas Antonius, dalam Dialog Kebangsaan bertajuk,”Merawat Dan Membumikan Nilai-nilai Luhur Pancasila Demi Mewujudkan Indonesia Maju,”di Gedung Joang, Menteng, Jakarta, Minggu (25/8).

Kata Antonius, bangsa ini semakin bangsa pelupa. Bahkan,  untuk menjadi penghianat semakin besar. Hal itu dilihat dari sistem pendidikan, dan bendera merah putih yang sangat minim di dalam sekolah.

“Bendera-bendera di sekolah hanya 10 persen dari puluhan ribu sekolah dari SD sampai Universitas di Indonesia. Apa tidak ada tindakan Pemerintah untuk mengintruksikan di setiap sekolah untuk memasukan bendera,” kata Anton.

Antonius menuturkan, untuk membumikan Pancasila maka dibutuhkan strong will (kebijkan yang kuat) dari Pemerintah, khususnya Menteri Pendidikan dan Menteri Riset dan Perguruan Tinggi dalam melakukan kebijkan di dunia pendidikan.

“Soekarno menggali Pancasila 1 Juni 1945. Berarti ada air, sayangnya airnya menjadi keruh karena selama 32 tahun dijajah oleh Pemerintahan Orde Baru dengan cara intimidasi indoktrinal Pancasila. Bangsa Ini sedang sakit,”ujarnya.

Kata Antonius, radikalisme, neoliberalisme dan kapitalisne adalah musuh dari Pancasila yang mengakibatkan terdistorsinya Pancasila selama ini.

Dia meminta, agar Pemerintah Joko Widodo bertindak tegas terhadap setiap orang yang menolak ideologi Pancasila. “Orang yang menolak ideologi Pancasila adalah penghianatan terhadap Proklamasi dan UUD 1945. Bila perlu dicabut kewarga negaraannya,”tambah Antonius.

Hadir sebagai pembicara Budayawan yang juga Anggota Dewan Pembina Eros Djarot, Ketua Umum Ikatan Pendukung Kemerdekaan Bambang Sulistomo. Dialog tersebut, dimoderatori Dr, Bondan Kanumayoso.

Di tempat yang sama, mantan Danjen  Koppasus, yang juga Anggota Dewan Pembina GPB Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya melantik struktur pengurus DPP GPP.

Wisnu mengingatkan DPP GPP dibawah Kepemimpinan Dr, Antonius Dieben Robinson Manurung, MSi dan Sekretaris Jenderal DPP GPP Dr. Bondan Kanumayoso agar Pancasila tidak hanya dihafalkan tetapi dibutuhkan dalam kehudupan nyata.

Wisnu mengingatkan,  dalam menghadapi kejahatan transnasional maka dibutuhkan solusi. Salah satunya pendidikan Kader. “Karena itu GPP harus siap melalui pendidikan Kader. (RAL)

Komentar