BeTimes.id-Pembina Pusat Kajian Politik dan Keamanan (Puspolkam) Indonesia Sahat Martin Philip Sinurat menyampaikan bahwa pemerintah sampai saat ini telah melakukan langkah-langkah pencegahan penyebaran Covid-19 dengan mempertimbangkan berbagai hal, seperti persoalan sosial, ekonomi, keamanan, dan lainnya.
Sahat menyampaikan pemerintah harus menjaga komunikasi publik yang baik serta pentingnya political will dari setiap pejabat sehingga jaring pengaman sosial dapat tepat sasaran dan tidak dikorupsi.
Ia juga menyinggung kesiapan desa menghadapi Covid-19, utamanya mengenai ketahanan pangan.
“Isu yang penting di daerah adalah memastikan desa dapat menjaga kesehatan warganya sembari tetap mampu memproduksi bahan pangan sehingga dapat memenuhi kebutuhan desa, bahkan mampu menopang daerah lain, utamanya perkotaan,” kata Sahat dalam diskusi Webinar bertajuk topik ‘Menguatkan Sistem Keamanan untuk Mendukung Percepatan Penanganan Covid-19’, yang dilaksanakan Pusat Kajian Politik dan Keamanan (Puspolkam) Indonesia, Rabu (29/4).
Sekretaris Umun DPP GAMKI ini juga mengutarakan terkait penyaluran bansos dan BLT Dana desa adanya data penerima bantuan sosial masih carut marut dan harus segera dirapikan. Karenanya, Pemerintah juga diharapkan membuka pos pengaduan masyarakat untuk melaporkan praktik penyelewengan bantuan sosial.
Sahat mengingatkan pentingnya dibangun solidaritas nasional di tengah masyarakat Indonesia. Hal ini sejalan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengajak masyarakat Indonesia bergotong-royong melawan Covid-19.
“Pemerintah melalui institusi terkait harus mengajak masyarakat sipil terkhusus tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk membangun solidaritas nasional di tengah masyarakat. Masyarakat diharapkan dapat meminimalisir konflik dan saling membantu di tengah bencana bersama ini,”ujarnya. (Ralian)
Komentar