DPP GAMKI Bidang Ketenagakerjaan Bersama Pembicara Dalam Diskusi Tentang RUU Omnibus Law Cipta Kerja. (Foto:Ist)
BeTimes.id-Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPP GAMKI) melihat polemik yang timbul dari program kartu prakerja dengan berbentuk online atau digital, sehingga Presiden Joko Widodo perlu meninjau program tersebut.
“Kami meminta kepada Pemerintah melalui Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartanto untuk membatalkan semua vendor penyedia layanan pelatihan dengan platform digital dan mengevaluasi total pelaksanaan program kartu prakerja di masa pandemi ini,” ujar Ketua Bidang Ketenagakerjaan Paul Pasaribu dalam keterangan persnya, Minggu (03/05).
Paul menuturkan, sejatinya program kartu prakerja merupakan usaha yang dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kompetensi tenaga kerja Indonesia untuk menghadapi Revolusi Industri 4.0.
“Kami menilai, proses upskilling dan reskilling yang dilakukan dalam pelatihan online ini tidak optimal dan tidak menjamin peningkatan keahlian pekerja, khususnya bagi tenaga kerja yang ingin mendapatkan sertifikasi kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja,”tukasnya.
Namun, seiring berjalannya waktu, dunia mengalami pandemi Covid-19 yang juga melanda Indonesia, sehingga metode implementasi program kartu prakerja melalui pelatihan secara langsung (offline) tidak bisa dijalankan.
Karena itu, untuk tetap menjalankan program kartu prakerja di masa pandemi Covid-19, pemerintah melalui Kemenko Perekonomian memutuskan pelatihan dilakukan dengan skema online menggunakan platform digital.
“Polemik terjadi ketika dalam proses penunjukan penyedia layanan platform digital tidak menggunakan mekanisme tender dan diduga ada indikasi conflict of interest dalam penunjukannya,” ujarnya.
Dia mengemukakan, GAMKI memandang program kartu prakerja berbasis platform digital ini dalam implementasinya sudah melenceng dari tujuan mulia Presiden Jokowi yang ingin meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Indonesia berdasarkan kebutuhan dunia kerja.
“GAMKI menyarankan agar progam kartu prakerja ini direalokasi dan refocusing anggarannya menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada pekerja yg mengalami PHK ataupun dirumahkan karena pandemi Covid-19,” katanya.
Dia menuturkan, jika pemerintah ingin tetap melakukan program pelatihan atau kursus online di masa pandemi ini, dapat bekerjasama dengan berbagai organisasi kepemudaan dan komunitas yang secara rutin selama masa pandemi ini melakukan pelatihan dan kursus online dengan narasumber yang berkompeten dan tanpa dipungut biaya (gratis).
Sementara itu, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Prakerja Denni Puspa Purbasari mengatakan bahwa sertifikat yang didapatkan di dalam program prakerja online ini hanya formalitas saja dan belum tentu dapat digunakan oleh pekerja di dunia kerja.
Padahal, kata Denni, pelatihan kerja seharusnya dilakukan lembaga pelatihan dan Balai Latihan Kerja yang sudah terakreditasi dan dapat mengeluarkan sertifikasi kompetensi yang dapat digunakan oleh tenaga kerja sewaktu mendaftar ke perusahaan ataupun industri.(Ralian)
Komentar