Aktivis GAMKI mengabadikan momen kegiatan di Grand Hotel Cempaka, Jakarta Pusat. (Foto Ist)
BeTimes.id-Terbunuhnya tokoh masyarakat dan agama Pendeta Yeremias Zanambani disesalkan berbagai khalayak, termasuk Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPP GAMKI).
“Kami mengecam keras terjadinya peristiwa penembakan yang menyebabkan meninggalnya masyarakat sipil yang juga tokoh agama Pendeta Yeremias,” ujar Ketua Umum DPP GAMKI Willem Wandik dalam keterangan tertulisnya, tertulis tanda tangan Sekretaris Umum Sahat Martin Philip Sinurat, Rabu (23/9) malam.
Berdasarkan keterangan dihimpun, peristiwa naas itu terjadi, Sabtu (19/9) lalu, Pendeta Yeremias Zanambani, tokoh yang dihormati meregang nyawa akibat tertembus timah panas, di wilayah Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua.
Berdasarkan informasi dari media resmi Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) serta beberapa media nasional dan lokal Papua, Pendeta Yeremias Zanambani terkena tembakan aparat TNI yang sedang melakukan operasi militer.
Namun menurut pemberitaan beberapa media lainnya yang mengutip keterangan dari pihak TNI, penembakan dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
Kontak tembak antara TNI-Polri dan KKB telah terjadi berkali-kali selama beberapa tahun terakhir ini dan mengakibatkan adanya korban jiwa dari masyarakat sipil Papua, bahkan korban jiwa dari kedua pihak. Ratusan bahkan ribuan warga masyarakat, termasuk perempuan dan anak terpaksa harus mengungsi ke kampung-kampung lain dan masuk ke hutan demi menjaga keselamatan nyawa mereka.
Sebelumnya juga telah menelan korban jiwa dari masyarakat sipil. Kata Wandik, ini merupakan tindakan keji yang melanggar Hak Asasi Manusia, secara khusus hak untuk hidup setiap warga negara yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945.
“GAMKI mendesak Pemerintah untuk segera mengungkap secara transparan setiap kasus penembakan, terkhusus yang mengakibatkan terbunuhnya masyarakat sipil Papua. Untuk itu perlu dibentuk Tim Pencari Fakta dan Investigasi Independen yang melibatkan perwakilan masyarakat sipil, antara lain Lembaga Gereja, Lembaga Adat, dan lembaga sipil lainnya,” tukas Wandik.
GAMKI meminta Panglima TNI dan Kapolri untuk menghentikan pengiriman dan mobilisasi ribuan pasukan non organik TNI-Polri ke Tanah Papua.
“Seolah-olah Tanah Papua adalah Daerah Operasi Militer, sehingga menimbulkan wacana yang dibangun sebagian warga Papua berapa tahun terakhir ini dengan julukan Indonesia sebagai bangsa kolonial,” ucap Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat itu.
Dia juga mengingatkan kepada Presiden Joko Widodo bahwa penggunaan kekerasan dan operasi militer hanya akan menyebabkan ketakutan dan luka hati yang mendalam di dalam diri warga Papua yang seharusnya justru mendapat perlindungan dan jaminan keamanan dari negara.
“GAMKI memohon kepada Bapak Presiden untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi selama ini di Tanah Papua serta menyelesaikan masalah Papua dengan melibatkan lembaga agama dan kultural yang ada dengan pendekatan persuasif, kultural, dan kearifan lokal,”imbuhnya.
Dia juga meminta Presiden untuk mengevaluasi kinerja Panglima TNI, Kapolri, dan jajaran TNI-Polri yang terkait jika dalam waktu mendatang masih terjadi kasus penembakan yang menyebabkan adanya korban jiwa dari masyarakat sipil di Tanah Papua. (Ralian)
Komentar