BeTimes.id- Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie mengakui, calon kepala daerah dari jalur independen sama sulitnya dengan melalui partai politik.
“Bukan hanya soal KTP saja, tapi juga peraturan selalu berubah-ubah, apakah cukup kepala daerah atau juga bersama dengan wakil kepala daerah akan dukungan KTP,” kata Grace dalam diskusi webinar Dewan Pimpinan Daerah Persekutuan Intelegensia Kristen Indonesia (DPD PIKI) Jawa Barat bertajuk “Pilkada dan Ancaman Demokrasi”, Jumat (25/9).
Diskusi yang dipandu apik Wakil Ketua DPD PIKI Jabar Hariman A. Pattianakotta, dengan pembicara Dosen Universits Kristen Maranatha Agus Ariwibowo, Ketua Bawaslu Abhan dan Koordinator Nasional Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jeirry Sumampouw.
Grace mengemukakan, untuk mendapat dukungan dari partai politik, para calon kepala daerah tidak menafikan akan dikenakan biaya. “Tidak ada yang gratis, dan rata-rata calon kepala daerah itu harus mengeluarkan uang. Terkadang uang sudah diberikan tapi belum tentu didukung,” tambah Grace.
Diakui Grace, PSI akan tetap konsisten memilih para calon kepala daerah yang bersih dan berpihak kepada rakyat. Namun, diakuinya dengan jumlah kursi PSI yang sangat minim menjadi kendala bagi partai yang didukung khalangan milineal itu untuk mencalonkan kepala daerah yang amanah.
“Bayangkan, ada calon kepala daerah mau menghargai satu kursi di DPRD sebesar Rp 500 juta. Asal dia bisa menjadi calon kepala daerah dengan lawan kotak suara kosong. Berapa biaya yang harus dikeluarkan calon kepala daerah itu,” ungkap Grace
Grace mengutarakan, berbagi upaya dilkukan PSI untuk mendorong peminpin bersih tampil pada Pilkada serentak Desember 2020. “Kami melakukan seleksi calon kepala daerah melalui jalur independen,” ucapnya.
Meski demikian Grace mengakui, PSI mengalami kesulitan mencalonkan kepala darah yang berkualitas. “Bahkan ketika kami menanyakan berapa politik anggaran di daerah si calon kepala daerah tidak tahu. Bagaimana dia bisa melayani masyarakatnya bila politik anggaran tidak tahu,” tukas Gracen.
Grace mengatakan, Pilkada serentak yang digelar akhir 2020 ini dibutuhkan calon kepala daerah yang dikenal masyarakat. “Pilkada nanti akan membatasi pertemuan banyak orang, dan hanya menggunakan atribut. Karena itu, akan diuntungkan calon kepala daerah yang dikenal. Selain itu, politik uang tidak terhindari,”ungkap Grace.
Grace juga tidak menafikan bahwa politik uang tidak terhindari pada Pilkada serentak 2020. Namun, pihaknya akan menggunakan momen Pilkada untuk pendidikan politik masyarakat. (Ralian)
Komentar