BeTimes.id — Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mengaku akan membayarkan instensif Tenaga Kesehatan (Nakes) separuh dari semestinya.
Pasalnya, anggaran yang digelontorkan Pemerintah Pusat hanya sebesar Rp3 Miliar dari yang diajukan Pemkot Bekasi sebesar Rp 9 Miliar.
Menurut Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Bekasi Tanti Rohiliwali, Pemerintah Pusat sudah membuat aturan bahwa instensif Nakes maksimal untuk dokter spesialis sebesar Rp15 juta.
Sedangkan untuk dokter umum kata Tanti, sebesar Rp10 juta, bidan dan perawat sebesar Rp7,5 juta serta Nakes lainnya sebesar Rp5 juta.
“Itu semua dengan nilai maksimal. Pada saat waktu berjalan September sampai dengan Desember 2020 dana tersebut turun sebesar Rp3 Miliar,” kata Tanti, Jumat (10/9).
Tanti menjelaskan, Pemerintah Pusat juga meminta untuk kabupaten kota agar menyiapkan dana instensif, apabila dana yang di gelontorkan dari pusat tidak memadai.
“Akhirnya kita melayangkan dari tingkat kota untuk merumuskan, mengingat adanya pedoman dari pusat nilai maksimal. Dimana isi dari perintah (pedoman) tersebut sesuai dengan kemampuan daerahnya masing-masing,” katanya.
Tanti mengatakan, setelah ditetapkan oleh tim untuk disesuaikan dengan kemampuan daerah, Pemkot Bekasi mengambil keputusan separuhnya. “Kita mengambil separuhnya sebesar Rp7,5 juta dari Rp15 juta untuk dokter spesialis. Dokter umum separuhnya sebesar Rp5 juta dari Rp10 juta,” jelasnya.
Ia juga menampilk bahwa telah terjadi pemotongan intensif Nakes, yang ada disesuaikan dengan kemampuan daerahnya. “Kita juga langsung mengirimkan dana tersebut kerekening masing-masing Nakes,” imbuh.
Ketika disinggung memang benar dana insentif tersebut digelontorkan kerekening masing-masing Nakes, akan tetapi setelah itu diminta untuk dikumpulkan kembali, Tanti membantahnya.
“Saya belum mengidentifikasi itu. Pastinya tidak ada pemotongan, kalau ada langsung lapor ke saya biar saya panggil kepala Puskesmasnya,” tutupnya. (tgm)
Komentar