BeTimes.id-Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan mengatakan, pihaknya akan membantu pemerintah pusat memberikan bantuan kepada masyarakat miskin terdampak, menyusul adanya pengalihan subsidi BBM.
Hal tersebut disampaikannya dalam rapat koordinasi terkait pengalihan subsidi BBM dan isu strategis yang dihadiri unsur Forkopimda, para camat, kepala desa dan lurah se-Kabupaten Bekasi, di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Komplek Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat, pada Senin (5/9).
“Yang terdampak berat itu 40 persen masyarakat miskin, jadi subsidi itu digeserkan untuk warga miskin melalui BLT seperti selama pandemi, saat ini datanya terus diupdate,” ungkapnya usai menghadiri video conference dengan kementerian terkait dan Rakor bersama Forkopimda.
Selain Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dinsos, katanya pelaku transportasi umum juga akan menjadi sasaran penerima bantuan.
“Nanti dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan dana bagi hasil di Pemda akan digeser sebanyak 2 persen,” tuturnya.
Sementara bagi warga kurang mampu yang tidak terdata pada BLT akan dibantu Pemerintah Desa melalui Dana Desa.
“Jadi yang tidak terjaring melalui BLT, akan dicover dari Dana Desa, maksimal 20 persen,” ungkapnya.
Pemkab Bekasi, juga akan mengalokasikan Dana Tidak Terduga (DTT), jika ada kenaikan harga sembako yang berdampak terhadap masyarakat.
“DTT ini disiapkan, kalau terjadi kelangkaan sembako, atau kenaikan harga yang tidak terkendali dan akan disalurkan dalam bentuk operasi pasar, untuk subsidi,” ungkapnya
Bantuan tersebut, sudah berjalan dan disalurkan kepada masyarakat miskin melalui BLT, dan segera menyusul untuk transportasi umum setelah dilakukan pendataan. “BLT sudah mulai bergulir karena datanya sudah ada dari DTKS, sedangkan untuk transportasi umum, sedang dihitung, dan menunggu pedoman teknis dari Kemendagri, dan nanti bisa dilakukan di perubahan anggaran yang sedang diproses,” tandasnya. (***)
Komentar