Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan, didampingi Sekda Kabupaten Bekasi, Dedy Supriyadi, menghadiri rapat koordinasi nasional terkait pencegahan korupsi di lingkungan BUMD secara virtual di Command Center Diskominfosantik, Sukamahi, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Kamis (bekasikab.go.id)
BeTimes.id-Pj.Bupati Bekasi, Dani Ramdan menyoroti jumlah pengawas di PDAM Tirta Bhagasasi, karena sama banyaknya dengan jumlah Direksi. Seharusnya, jumlahnya lebih kecil, namun ini terjadi karena Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ini, masih kerjasama antara Pemerintah Kabupaten dengan Kota Bekasi, di mana masing-masing menempatkan pengawasnya.
Hal itu disampaikan Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan, usai mengikuti rapat koordinasi nasional (Rakornas) terkait penguatan, pembinaan, pengawasan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) secara virtual, di Command Center Gedung Diskominfosantik Kabupaten Bekasi, Kamis (08/9).
Dikatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi terus mendorong agar BUMD semakin kuat sehingga bisa menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih besar untuk membangun daerah ini.
Ada beberapa indikator sederhana untuk mengoptimalkan kinerja BUMD,salah satunya menyesuaikan perbandingan antara jumlah direksi dengan pengawas di PDAM Tirta Bhagasasi.
Saat ini, pemisahan PDAM Tirta Bhagasasi sedang menunggu ijin dari Kemendagri, kelak jumlah dewan pengawas akan dikurangi. “Setelah ada pemisahan, tidak ada lagi unsur pengawas dari Pemerintah Kota Bekasi, sehingga jumlah pengawas lebih kecil dari direksi,” ungkapnya.
Pihaknya akan terus mendorong agar PDAM Tirta Bhagasasi dapat menghasilkan laba yang lebih optimal, dengan penyertaan modal dan kerjasama dengan pihak ketiga.
“Dari sisi pengembangan jaringan, PDAM memang sangat terbatas, karena sudah lima tahun terakhir tidak ada penyertaan modal. Perdanya sudah disetujui, tapi tidak bisa dieksekusi. Karena akan mengajukan perubahan Perda, supaya di tahun 2023 nanti bisa memberikan penyertaan modal,” ucapnya. (***)
Komentar