Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi, Entah Ismanto ketika menutup rangkaian rangkaian kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan.
BeTimes.id-Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan se- Kabupaten Bekasi telah mencapai 100 persen dengan skala priorotas yang berbeda-beda.
Hal itu dikatakan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi, Entah Ismanto, Selasa (21/2). Empat kecamatan yaitu, Kecamatan Tambelan, Sukawangi, Sukatani dan Sukakarya menutup rangkaian kegiatan yang menjadi tahapan dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah di tahun 2024.
Tahapan musyawarah yang dilakukan kecamatan merupakan tindak lanjut dari usulan-usulan dari musyawarah rencana pembangunan tingkat desa maupun kelurahan. Selain menerima usulan dari 23 kecamatan, mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup ini, juga mendorong agar pembangunan yang masuk dalam kategori urgent dapat dilakukan pengerjaan dari sumber lainnya.
“Kita mendorong mungkin karena keterbatasan anggaran, jadi saya mengarahkan selain memanfaatkan dana APBD terkait usulan-usulan namun tidak terealisasi. Maka dapat menggunakan beberapa alternatif seperti melalui dana desa, nanti kita bikin juknisnya, kemudian juga melalui CSR dari perusahaan,” jelasnya.
Ditambahkan Entah, tahapan Musrenbang tahun anggaran 2024 masih panjang setelah selesainya di tingkat kecamatan untuk menentukan penetapan rencana berdasarkan skala prioritas yang paling ideal.
“Ada beberapa tahap lanjutan diantaranya usulan dari desa dan kecamatan akan disaring kembali berdasarkan kebutuhan dan skala prioritasnya dalam Musrenbang Kabupaten. Termasuk juga dari dewan yang mensinergikan usulan melalui pokok pikiran,” tambahnya.
Sejauh ini usulan yang masuk dalam rangkaian kegiatan Musrenbang dari seluruh kecamatan di Kabupaten Bekasi leading sektornya masih didominasi dengan pekerjaan rumah terkait infrastruktur. Namun di sisi lain, usulan lainnya yang masuk ada tentang pemberdayaan masyarakat, peningkatan kesejahteraan melalui usulan pelatihan serta bantuan bibit-bibit pertanian dan peternakan berdasarkan potensi wilayah masing-masing.
“Artinya ada kepekaan dari pemerintah desa dan kecamatan, arahnya sudah bukan lagi tentang infrastruktur semata, melainkan sebuah visi kedepan memanfaatkan potensi yang ada untuk memperbaiki dan menambah kesejahteraan masyarakatnya semakin maju dan berkembang. Saya rasa itu yang tidak kalah penting dan menariknya,” katanya. (***)
Komentar