Menurut dia, bila menteri yang mendukung presiden adalah suatu yang sangat serius menyangkut soal netralitas, dan berlaku bagi pejabat-pejabat kepala daerah baik tingkat satu dan tingkat dua.
“Tentu masalah mekanisme tegas aturan kepemiluan, aturan cuti dalam arti apa, waktu kerja dan weekend seperti apa. Kalau presiden tidak menurunkan persoalan netralitas akan berujung bagaimana legitimasi pemilu yang dipertaruhkan.
Tentu sikap-sikap menghindari kepentingan, dan justru ektrem kepentingan menggunakan fasilitas negara,”ujarnya Ary.
Dalam kesempatan yang sama, setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK), sentimen generasi Z sampai usia 35 tahun terhadap Putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka sebanyak 70 persen negatif.
“Paling tidak pembicaran di media sosial twitter. Anak Generasi Z dan pemilih muda sangat aware dengan politik, moral dan etika. Celakanya tidak aware dengan sejarah,”tukas Peneliti PARA Syndicate Virdika Rizky Utama. (ral)
Komentar