Refleksi akhir tahun didampingi Sekretaris Jenderal DPP KGN Bambang Suwarso, dan Wakil Ketua Umum DPP KGN Rudy Sihombing, dan jajaran DPP, DPD KGN DKI Jakarta, dan DPC KGN se-Jakarta.
Lebih lanjut, Boyke mengatakan, KGN melihat agar BLT dihentikan sepanjang Pilpres 2023. Alasannya, BLT hanya digunakan untuk komuditas politik kepentingan Paslon tertentu.
“Seringkali ajang Pemilu digunakan ajang pemberian bantuan sosial oleh mereka yang berkuasa. Seperti di era Pemerintahan sebelumnya untuk kepentingan elektoral suara. Uang pajak rakyat dimanfaatkan untuk kepentingan paslon, ini tidak elok,” terang Boyke.
KGN, lanjut Boyke, agar Pemerintahan Jokowi menunda pemberian BLT kepada masyarakat. “Jika ingin memberikan bantuan selayaknya bukan presiden yang memberikan, tetapi Instasi terkait atau pemerintah desa yang tidak mendukung paslon tertentu.
Sebelumnya, Calon Presiden nomor 3 Ganjar Pranowo mengapresiasi langkah Presiden Jokowi yang memberikan langsung BLT El Nino kepada petani gagal panen di Jawa Tengah sebesar Rp 8 juta per orang.
Komentar