Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bekasi, Muchlis.
BeTimes.id– Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bekasi, Muchlis mengatakan ada sekitar 721 Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan banjir dari total 8.417 TPS yang tersebar di 65 desa di 20 kecamatan dan yang paling rawan di Kecamatan Babelan.
“Sudah berkoordinasi dengan para Camat, ada sebagian TPS tersebut sudah digeser dari lokasi yang rawan, seperti di Sukatani, Serang Baru untuk mengurangi jumlah TPS rawan,” ungkapnya, ketika acara Rakor Kesiapsiagaan Bencana di Gedung BPBD Kabupaten Bekasi, Senin, (6/2).
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi melakukan mitigasi untuk mengantisipasi potensi terjadinya bencana hidrometeorologi pada hari pemungutan suara Pemilu 14 Februari 2024.
Untuk mengoptimalkan informasi dan komando, BPBD Kabupaten Bekasi telah menyiapkan Posko Komando Utama di Kantor BPBD, dan 6 Pos Aju yang disebar di beberapa wilayah kecamatan yang TPS-nya rawan banjir.
Muchlis menjelaskan, Pos Aju Utama 1 ada di Kecamatan Cabangbungin, Pos Aju Utama 2 di Kecamatan Babelan, Pos Aju Utama 3 di Kecamatan Pebayuran, Pos Aju Utama 4 di Kecamatan Karangbahagia, Pos Aju Utama 5 di Kecamatan Cibitung, dan Pos Aju Utama 6 ada di Kecamatan Cikarang Pusat.
“Jadi nanti 1 Pos ini membawahi beberapa kecamatan di sekitarnya. Untuk Pos Aju di Cabangbungin ini masih kita pertimbangkan apakah di Cabangbungin ataukah kita geser di Muaragembong. Pos-pos ini nantinya bisa kita geser sesuai dengan kondisinya seperti apa,” ungkapnya.
Di setiap Pos Aju tersebut BPBD menyiapkan mobil rescue atau mobil pick up, perahu karet, dayung, pelampung, mopel, tenda keluarga, lampu penerangan lampu dan kabel, velbed, matras, tikar, tandu dan spanduk.
Sementara jumlah personel yang disiapkan terdiri dari 65 petugas BPBD, 500 petugas dari unsur kecamatan, 77.129 orang dari KPU, 4.200 orang dari FPRB, 50 orang dari komunitas, 1.800 anggota Destana ditambah personel TNI-Polri.
“Rencana posko-posko ini akan didirikan tanggal 12 Februari, untuk Piket Posko disiagakan tanggal 13, 14, dan 15 Februari yang akan bertugas 24 jam. Mereka akan berkoordinasi dengan petugas PPK memantau PPS masing-masing,” tuturnya.
Untuk antisipasi penyelamatan logistik, lanjut Muchlis, apabila terjadi bencana banjir dan sebagainya, langkah pertama akan dilakukan dengan aktivasi komando, kemudian penyelamatan dan evakuasi, serta aktivasi lokasi pengungsian. (***)
Komentar