Romo Magnis menyebut, Kondisi menjelang pemilu kali ini sudah semakin busuk. Presiden seharusnya tampil sebagai simbol persatuan di tengah bangsa yang majemuk, bukan mengancam persatuan bangsa dengan secara terbuka mendukung salah satu pihak saja dalam pemilu ini.
Bivitri Susanti menyampaikan, demokrasi hari-hari ini hanya dimaknai sebagai bangunan kekuasaan saja. Tidak ada kebebasan sipil untuk secara formal ikut membuat undang-undang.
Menurut Bivitri, banyak ketidakadilan terjadi di negeri ini yang hanya dinihilkan saja oleh penguasa. Oleh sebab itu kita harus tetap berpolitik tiap hari.
“yaitu politik perlawanan terhadap ketidakadilan, itulah politik kewargaan,” ujar Bivitri.
Bivitri juga secara khusus menyoroti berbagai kasus pembuatan UU yang tidak demokratis di era rezim saat ini, seperti UU KPK, UU KUHP, dan UU bermasalah lainnya.
Komentar