Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yakni Anis Byarwati, Hidayat Nur Wahid, Mardani Ali Sera dan Nasir Jamil.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo menegaskan, bahwa elemen Koalisi masyarakat sipil menduga adanya persoalan serius dalam Pemilu 2024 ini yang harus diselesaikan secara politik. “Kami beralasan dugaan pelanggaran pemilu bukan masalah persoalan administrasi dari penyelenggara pemilu baik KPU dan Bawaslu yang tidak bekerja secara profesional,” ucap Ari.
Ari menegaskan bahwa Pemilu 2024 ini dilakukan secara brutal, dimana adanya intervensi kekuasaan untuk memenangkan paslon tertentu. Dia beralasan kemenangan Capres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menggunakan aparat TNI/Polri, dan aparatur sipil negara (ASN).
Ari mengatakan, sengketa hasil Pemilu tidak mungkin dibawa ke MK. Namun demikian, dugaan kecurangan Pemilu penting dilakukan Anggota DPR menggunakan hak angket.
“Dengan menggunakan hak angket dapat membuka praktek kejahatan Pemilu yang memenangkan Paslon tertentu. Hak angket ini bukan hanya omon-omon saja, supaya tidak melempem terutama DPR pasangan 01 dan 03 agar tetao solid, dengan 314 kursi di DPR, dan 261 kursi kursi kubu Paslon 02,”tandas Ari. (Davin)
Komentar