BeTimes.id–Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah memiliki program perlindungan sosial (Perlinsos) dengan anggaran Rp 496,8 triliun dan telah disetujui DPR RI.
“Program perlinsos untuk mengurangi beban pengeluaran, peningkatan pendapatan dan penghapusan kantong-kantong kemiskinan telah mendapatkan persetujuan DPR RI dengan alokasi anggaran perlindungan sosial tahun 2024 sebesar Rp 496,8 triliun, yang tersebar di berbagai program,” kata Muhadjir saat memberikan keterangan dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat (5/4).
Muhadjir mengatakan program tersebut merupakan pelaksanaan amanat dari UUD kepada pemerintah.
“Pelaksanaannya oleh Kementerian lembaga sesusai dengan fungsi dan tugas masing-masing,”tambah Muhadjir.
Muhadjir menjelaskan perlinsos tersebut terdiri dari berbagai jenis, diantaranya subsidi, bantuan sosial dan jaminan sosial.
Dia mengatakan untuk subsidi di antaranya ialah subsidi energi, seperti BBM, listrik dan LPG. Selain itu, juga subsidi pupuk dan subsidi bunga KUR.
Selain itu, ada bansos berupa program keluarga harapan (PKH), program sembako, asistensi rehabilitasi sosial atau atensi, Kartu Indonesia Pintar dan Lartu Indonesia Pintar Kuliah. Sementara itu, jaminan sosial berupa bantuan iuran bagi peserta BPJS, yaitu penerima bantuan iuran PPI, yang berjumlah sekitar 98 juta jiwa.
“Program perlinsos sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya dengan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem adalah dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kenaikan angka kemiskinan,”terangnya.
Dia juga mengatakan, sekaligus untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan, yakni 7,5% serta penghapusan kemiskinan ekstrem 0% pada 2024.
Diketahui, sidang sengketa Pilpres diajukan oleh Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Dalam permohonan dan persidangan sebelumnya, mereka menyebut kenaikan bansos tahun 2024 ditujukan untuk memenangkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. (Davin)
Komentar