BeTimes.id–Manajer Pengorganisasian dan Akselerasi Wilayah Kelola Rakyat Wahana Lingkuhan Hidup Indonesia (WKR WALHI) Riau Eko Yunanda, menyatakan pemerintah harus segera mencabut Proyek Strategis Nasional Rempang Eco-City, di Kepulauan Riau karena menimbulkan konflik dan tidak menguntungkan masyarakat sekitar.
“PSN Rempang Eco-City telah menimbulkan konflik di antara masyarakat Rempang. Alih-alih datang membawa proyek yang merugikan, Pemerintah seharusnya memberi legalitas kampung kepada masyarakat Rempang. Merekalah yang hidup dan menghidupi kampung jauh sebelum Indonesia merdeka, bukan para investor,” ujar Eko, dalam keterang persnya, Rabu (14/8).
Ratusan warga Pulau Rempang Bersama para aktivis lingkungan berunjuk rasa (Unras) di dua tempat yang berbeda, di depan Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian, dan Kedutaan Besar (Kedubes) Tiongkok, Rabu (14/8).
Mereka memampangkan spanduk dan poster menolak PSN Eco-City. Sementara, Staff Advokasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pekanbaru, Wira Ananda Manalu, menyatakan perlakuan represif yang dialami peserta aksi menunjukkan begitu masifnya pola- pola pembungkaman terhadap penolakan proyek Rempang Eco City.
“Situasi hari ini sama saja dengan apa yang dialami oleh warga di Pulau Rempang- Galang. Penggunaan kekerasan, intimidasi dan ancaman kriminalisasi masih menghantui warga yang sedang memperjuangkan penolakan relokasi. Bahkan di jakarta sebagai pusat kekuasaan, tidak menjamin keamanan dan kebebasan warga Rempang yang sedang memperjuangkan kampung halamannya,” tandas Manalu.
Komentar