Wanda Hamidah Mundur Dari Partai Golkar Ketika DPR Bahas Revisi UU Pilkada

“Dengan mengabaikan dua Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terbaru terkait ambang batas partai politik untuk mengusung calon kepala daerah dan penghitungan syarat usia calon kepala daerah dalam Undang-Undang tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada),”tandas Bivitri, dalam keterangan rilisnya,Rabu (21/08/2024).

Menurut Pakar Hukum Tata Negara itu, ada upaya pengabaian ini dilakukan untuk mengakali Pilkada 2024 agar di sejumlah daerah, terutama Daerah Khusus Jakarta, dapat didominasi KIM+ tanpa kandidat kompetitor yang riil, dan memuluskan jalan putra Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep untuk mencalonkan sebagai Wakil Gubernur Jawa Tengah meskipun belum memenuhi
syarat usia pencalonan kepala daerah.

“Pengabaian tersebut akan dijalani oleh Presiden dan DPR dengan merevisi sejumlah ketentuan UU Pilkada dalam waktu singkat dan serampangan guna menganulir garis-garis batas konstitusional yang diterbitkan MK, yang direncanakan pada hari Rabu, 21 Agustus 2024,”ujar Bivitri. (Davin)