“Itu tanya sama DPP, tugas saya sekarang wakil gubernur bekerja, ini lah tugas saya yang pertama,” kata Rano.
Sebelumnya, pemerintah mengadakan retret bagi kepala daerah sepekan penuh di Akmil Magelang. Retret itu berlangsung pada 21 hingga 28 Februari 2025.
Sementara, para wakilnya hanya diminta sehari menjelang penutupan. Agenda retret kepala daerah ini mirip dengan retret para menteri Kabinet Merah Putih yang sebelumnya telah selesai digelar di Akmil Magelang pada 24 hingga 27 Oktober 2024 lalu.
Instruksi Megawati Tunda Retret
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan semua kepala daerah yang berasal dari PDI Perjuangan menunda kegiatan retret yang diadakan pemerintah di Akmil, Magelang, Jawa Tengah. Perintah ini dikeluarkan setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan oleh KPK karena kasus buron Harun Masiku.
Instruksi ini tertuang dalam surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan, Kamis (20/2). Jubir PDIP Guntur Romli membagikan surat tersebut dalam bentuk dokumen elektronik via aplikasi WhatsApp (WA). Surat ini ditandatangani dan diberi cap stempel.
“Diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDI Perjuangan, sebagai berikut: 1. Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” tulis poin pertama instruksi tersebut.
Megawati meminta para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari partainya menghentikan perjalanan ke Magelang, jika sudah telanjur menuju area retreat. “Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang, untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” lanjutan isi poin pertama instruksi Megawati.
Poin kedua, Megawati meminta para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP selalu mengaktifkan alat komunikasi. Megawati juga meminta mereka siaga terhadap panggilan pihak partai.
“2. Tetap berada dalam komunikasi aktif dan standby commander call,” bunyi poin kedua.
Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu mengikuti instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk menunda keberangkatannya menghadiri acara pembekalan atau retreat kepala daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Akmil Magelang. “Mohon izin sementara saya menunda keberangkatan ke Magelang,” ujar Masinton, Jumat (21/2/2025).
Dia mengaku belum mengetahui sampai kapan instruksi penundaan keberangkatannya dilakukan. Masinton memilih menunggu arahan dari Megawati.
Menanggapi interuksi Megawati, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan hingga hari ini semua kepala daerah di Jabar bakal tetap mengikuti retret.
“Di Jabar semuanya (kepala daerah) ikut (retret) dan kemudian dialokasinya sudah terserap dan tidak mungkin dibatalkan,” kata Dedi Mulyadi saat tiba di Gedung DPRD Jabar untuk melakukan sertijab, Jumat (21/2/2025).
Diketahui, beberapa kepala daerah di Jabar merupakan kader PDIP seperti Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Pangandaran. Soal permintaan Megawati kepada kadernya, Dedi mengatakan salah satu kewajiban kepala daerah ialah mengikuti sistem di pemerintahan.
Namun dia menyebut, apa yang disampaikan Megawati menjadi hak yang bersangkutan sebagai ketua umum partai politik.
“Kita ini sudah jadi kepala daerah. Maka ketaatan utama kita harus taat pada sistem yang ada dalam pemerintahan. Tapi kalau Bu Mega melarang, itu hak Bu Mega, yang jelas kalau orang sudah jadi kepala daerah harus tunduk dan patuh pada keputusan pemerintah,” jelasnya. (Ralian)
Komentar