Kedua, menggalang sinergi antara akademisi, profesional hukum, mahasiswa, ormas, dan aktivis dalam membangun pemerintahan yang bersih.
Ketiga, menyediakan platform advokasi, edukasi, dan kajian strategis untuk membangun demokrasi yang sehat dan supremasi hukum yang kuat.
Dan, keempat yakni memastikan keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi dan mengawal kebijakan hukum di Indonesia.
Sebagai organisasi independen, GARANSI telah menyusun program kerja jangka pendek (2025–2027) dan menengah (2028–2030). Program tersebut mencakup:
Pendidikan dan Advokasi: Sekolah Anti-Korupsi, pelatihan hukum masyarakat, seminar nasional, dan program advokasi publik.
Selanjutnya, Kajian dan Riset Strategis, yakni mengevaluasi kebijakan anti-korupsi, pengawasan sistem peradilan, dan penelitian budaya hukum.
Respon Cepat terhadap Kasus Korupsi: Pemantauan, kampanye publik, hingga litigasi strategis untuk melawan pelemahan pemberantasan korupsi.
GARANSI juga membentuk jaringan nasional dan Kerjasama: Kemitraan dengan universitas, organisasi masyarakat sipil, media, dan lembaga hukum untuk memperkuat aksi kolektif.
Rudi menegaskan pendirian GARANSI merupakan bentuk dukungan terhadap UKI sebagai lembaga pendidikan yang memiliki visi transformasi melalui pendidikan. GARANSI juga berencana mendorong pembentukan pusat kajian transformasi hukum dan anti-korupsi di berbagai perguruan tinggi di Indonesia.
Komentar