Mengawali program kerjanya, lanjut Rudi, akan digelar Lokakarya Nasional pada Juli 2025. Acara ini akan mengundang perwakilan perguruan tinggi, pimpinan keagamaan, ormas, dan aktivis mahasiswa dari seluruh Indonesia. Tema lokakarya adalah “Strategi Transformasi Hukum dan Anti-Korupsi Indonesia”, dengan hasil yang diharapkan menjadi acuan program kerja GARANSI ke depan.
Rektor UKI, Prof. Dhaniswara K. Harjono, menyampaikan apresiasi atas pendirian GARANSI. Menurutnya, gerakan ini hadir di saat yang tepat, mengingat kondisi Indonesia yang memprihatinkan di berbagai lini. Ia menekankan pentingnya perubahan sistemik, terutama dalam menghadapi praktik korupsi yang masih marak. “Kita harus memperjuangkan sistem yang lebih sederhana dan tidak memicu praktik korupsi,” ujarnya.
Salah satu pendiri GARANSI, Dr. Fernando Silalahi, menegaskan gerakan ini tidak hanya ingin menjadi penonton, tetapi pelaku utama dalam mendorong transformasi hukum di Indonesia. “Kita tidak bisa membiarkan korupsi dan pelemahan hukum terus terjadi tanpa perlawanan. Ini adalah tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.
GARANSI berkomitmen untuk berkembang hingga memiliki cabang di setiap provinsi, kota, kabupaten, hingga kecamatan di seluruh Indonesia. Dengan sinergi lintas sektor, GARANSI akan terus mengawal kebijakan hukum, memperjuangkan pemerintahan yang bersih, dan mengedukasi masyarakat agar lebih aktif dalam demokrasi dan penegakan hukum.
Usai deklarasi, diadakan diskusi yang menghadirkan narasumber Prof. Dr. John Pieris, Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, dan dan dipandu oleh Ir. Abetnego Tarigan, MSi. Acara diakhiri dengan Rapat Pleno perdana GARANSI.
Gerakan ini didukung oleh akademisi, praktisi hukum, mahasiswa, serta tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki visi serupa dalam membangun Indonesia yang bebas korupsi. Diantaranya, Dr. Hulman Panjaitan, SH, MH, Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, MPd, PA, Ellyza Zainudin, SH, Eprina Manurung, SH, dan Baltasar Tarigan, SE. (Ralian)
Komentar