Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang didampingi Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Nurchaidir menghadiri Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Perdesaan
BeTimes– Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Perdesaan, di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) diikuti Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang didampingi Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Nurchaidir di Gedung Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri RI, Jakarta Pusat, Selasa (29/4).
Rapat itu dibuka Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, dihadiri jajaran Kepala Daerah baik secara virtual maupun langsung, serta stakeholder terkait.
Bupati Bekasi Ade Kunang menyampaikan, rapat tersebut membahas Program 3 Juta Rumah yang diinisiasi Kementerian PKP. Pemkab Bekasi telah menjalankan program bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang sesuai dengan Program 3 Juta Rumah dari pemerintah pusat.
“Jadi program ini sudah sejalan dengan program Rutilahu dengan memperbaiki rumah tak layak huni menjadi layak huni,” ucapnya.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Nurchaidir mengatakan, akan meningkatkan kolaborasi dengan Kementerian PKP dalam mempermudah penyediaan Program 3 Juta Rumah sehingga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bisa segera memiliki hunian yang layak dan memadai.
“Hambatannya banyak masyarakat yang hak milik tanahnya belum jelas dan berharap pemerintah pusat bisa berkolaborasi dalam mengupayakan program tersebut,” katanya.
Sementara itu, Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, menuturkan Program 3 Juta Rumah ini merupakan arahan langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto dengan tujuan untuk membenahi persoalan perumahan dan kawasan permukiman baik di perkotaan maupun pedesaan.
Pemerintah pusat telah menyiapkan beberapa langkah yang dapat mendukung pembangunan perumahan, dengan memanfaatkan lahan milik negara.
Di kawasan perkotaan, pemerintah akan memfokuskan pembangunan rumah vertikal karena keterbatasan lahan, sementara pada daerah pedesaan akan berfokus pada renovasi rumah dengan melibatkan Koperasi dan BUMDes.
“Salah satu solusinya adalah menggunakan tanah-tanah negara. Kita minta para pengembang menghitung harga tanahnya, izinnya bersih, hitung biayanya, hingga keuntungannya,” jelasnya. (***)
Komentar