BeTimes.id – Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Ali Fauzi, mengecam jika ada tindakan sewenang-wenang yang dilakukan sekolah terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
Alasannya, anak yang berhadapan dengan hukum jangan sampai dikurangi atau dihilangkan haknya. Hal ini disampaikan Ali Fauzi kepada bekasitimes.id, Senin (4/3/2019).
Menurutnya, hak anak adalah hak yang harus dilindungi, bukan justru menghilangkan haknya, seperti anak itu harus mendapatkan ujian dari sekolah yang bersangkutan. Walaupun anak itu sedang berkonflik dengan hukum.
“Kalau ada sekolah yang seperti itu kita akan memanggil sekolahnya, jangan sampai hak anak itu hilang atau dikurangi mereka,” kata Ali.
Tempat terpisah Ketua Dewan Pendiri Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bekasi (YLBH – Bekasi) Ferdinand Montororing, menilai Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi gagal menjaga Kota Layak Anak (KLA) di bumi Patriot.
Alasannya, dalam beberapa bulan telah terjadi tawuran antar pelajar salah satunya di Jalan Agus Salim Bekasi Timur yang berakibat jatuh korban FJ (18) dan tiga orang yang telah menjadi pelaku dua diantaranya anak berumur 15 tahun pelajar SMP.
Selain itu, peristiwa saling bacok di Bekasi Utara antara anak berumur 15 dan 18 tahun yang mengakibatkan korban luka-luka 3 orang. Dan RF (14) anak berhadapan dengan hukum, hingga ditahan di Lapas Bulak Kapal.
“Kalau sudah begini dimana lagi KLA. KLA adalah program nasional yang dicanangkan pemerintah pusat,” kata Ferdinand, Selasa (5/3/2019).
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bekasi kata dosen Hukum Administrasi Negara (HAN) tersebut, seakan tutup mata dengan terjadinya kekerasan terhadap anak.
Terlihat lanjut dia, tidak adanya program yang jelas mengurangi tawuran antar anak. Bahkan dia mencurigai pelaku tindak kriminal narkoba dikalangan anak justru meningkat di Kota Bekasi.
“Walikota seharusnya melihat kinerja anak buahnya, jangan sampai Kota Bekasi hanya bermimpi bisa memberikan warganya untuk menjadikan KLA di bumi Patriot,” tegasnya. (tgm)
Komentar