BeTimes.id- Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil memberikan pengarahan kepada para Bupati dan Walikota melalui video conference (vikon) dari Gedung Pakuan Bandung, Selasa (05/05), terkait pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jabar mulai tanggal 6 hingga 19 Mei 2020,
“Jabar sebagai Provinsi yang melakukan PSBB paling besar di Indonesia dan sangat kompleks. Sehingga, diharapkan kekompakan dan proaktifnya bupati dan walikota, dan semoga sehat dan rajin ke lapangan,” kata Ridwan Kamil.
Kang Emil panggilan akrab mantan Walikota Bandung ini, juga mengingatkan 27 kabupaten/kota supaya memaksimalkan pembatasan di level kampung, perumahan dan RW agar tidak ada warga yang keluar ke jalan.
“Mau RW siaga atau apapun namanya yang penting warga tidak bocor ke jalan dengan dibatasi di level lingkungan,” katanya.
Dikatakan, sesuai standar WHO dengan pembatasan sosial pergerakan massa harus berada di angka 70 persen, sehingga yang bergerak 30 persen. Sehingga, 30 persen warga yang bekerja harus berbekal surat keterangan resmi dari instansi sebagai dasar pertimbangan ketika dirazia Polisi.
“Titip kepada mereka di 30 persen yang masih berkegiatan, pastikan memiliki surat keterangan kerja sebagai dasar kedisiplinan ketika terjadi pemeriksaan,” ujar Kang Emil seraya mempersilakan Polisi menindak tegas pelanggar aturan PSBB sebagai efek jera.
Sedangkan bagi perusahaan yang tetap beroperasi ketika PSBB, supaya melakukan tes mandiri secara masif, baik Rapid Diagnostic Test (RDT) maupun Polymerase Chain Reaction (PCR).
Seperti diketahui, pemerintah akan menggeser pelaksanaan tes Covid-19 dari Rapid Test ke PCR untuk keakuratan hasil dan Pemprov Jawa Barat sudah siap dengan alatnya walau masih terbatas.
Ditambahkan, Pemda Provinsi Jabar telah memiliki 20.000 test kit PCR yang akan dibagikan sebanyak 500 hingga 1.000 test kit ke seluruh kabupaten/kota. “Kita menggeser dari rapid test menjadi PCR. Namun, baru punya 20 ribu alat PCR, sehingga silakan diajukan selama PSBB akan dibagikan antara 500 sampai 1.000 alat PCR per kota/ kabupaten sesuai kebutuhan. Dan akan diupayakan menambah alat tersebut,” jelasnya. (adv)
Komentar