Korneles Galanjinjinay
BeTimes.id-Pernyataan ketua umum partai politik yang mengusulkan agar Pemilu ditunda mendapat tanggapan dari berbagai pihak, termasuk Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI).
Ketua DPP KNPI Korneles Galanjinjinay mengatakan, perpanjangan jabatan presiden tidak laku di pasaran. Korneles mensinyalir ketua umum partai politik ramai-ramai sabotase Pemilu 2024.
Pernyataan para elit partai politik yang mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda, menurut Korneles, karena para ketua umum partai politik itu, tidak laku dijual sebagai calon presiden.
“Mereka ini politisi inferior, tidak punya integritas, etika dan moral politik, mental politisi pecundang, sudah terbukti mereka itu tidak dipercaya rakyat, sehingga tidak punya nilai jual, karena itulah mereka ramai-ramai memainkan isu sabotase Pemilu 2024,” ucap Korneles.
Korneles berpendapat, Indonesia sekarang ini ada di era dimana kehilangan tokoh teladan politik (negarawan), dan para ketua umum partai politik itu sedang dalam Krisis kepercayaan publik Yang sangat berat.
“Mereka tidak bisa jadi teladan dalam Kepemimpinan politik, jadi dari pada menjadi beban bagi rakyat, saran saya sebaiknya para ketum parpol itu mengudurkan diri dari panggung politik nasional, karana mereka sama sekali tidak berfaeda bagi rakyat, mereka hanya memikirkan diri sendiri dan kelompoknya,” tukas Ketua Umum PP GMKI masa bhakti 2018-2020.
Korneles juga menilai, bahwa para Ketum parpol itu sedang mendoktrin masyarakat untuk melawan konstitusi negara. “Sudah jelas-jelas bahwa Pemilu itu dilaksanakan lima Tahun sekali dan masa jabatan presiden pun dibatasi lima Tahun, tapi mereka berani keluarkan pernyataan Yang bertentangan dengan konstitusi, ini fatal menurut saya terang benderang bertentangan dengan konstitusi negara,” katanya.
Menurut Korneles, perpanjangan masa jabatan bisa berpotensi terjadi kekacauan sosial dan krisis politik yang membelah masyarakat, terjadi disintegrasi bangsa. Dan konsekuensi bagi mereka yang melawan konstitusi negara harus dibawa ke Pengadilan,” katanya.
Korneles yang juga deklarator Koalisi Aksi Menyelamatian Indonesia (KAMI) ini juga menambahkan bahwa sebaiknya para ketum parpol itu memberikan pendidikan politik Yang cerdas bagi rakyat, sebagaimana peran dan fungsi partai politik itu adalah edukasi politik bagi Masyarakat.
Bukan sebaliknya, lanjut Korneles, mempertontonkan sikap dan perilaku deviasi politik, Yang berlawanan dari tujuan mulia politik negara, sebagaimana amanat UUD 1945 bahwa partai politik hadir Untuk berjuang membela kepentingan publik, berjuang untuk kemaslahatan rakyat, bukan sebaliknya berkompromi menabrak konstitusi untuk memuluskan akal busuk politisi Machiavelli,”ujar Korneles. (Ralian)
Komentar